Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Foto : Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan kritis terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI. Fraksi menilai bahwa arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah perlu diperkuat melalui strategi yang terpadu, adil, serta responsif terhadap tantangan struktural dan tekanan global.

Fraksi Partai NasDem menyambut baik proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% hingga 5,8%, namun menggarisbawahi bahwa pencapaian target tersebut bergantung pada kebijakan yang konsisten, tepat sasaran, dan berbasis pada kondisi riil masyarakat. Struktur perekonomian nasional dinilai masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Data menunjukkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB hanya tumbuh 4,98% pada 2024, masih di bawah pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,02%.

“Kebijakan ekonomi makro harus adaptif dan responsif terhadap tekanan global dan domestik. Strategi yang memperkuat daya tahan rumah tangga serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sangat mendesak,” tegas Fraksi Partai NasDem.

Terkait kebijakan fiskal, Fraksi Partai NasDem mendukung langkah Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara hingga 12,22% dari PDB. Namun, Fraksi menekankan pentingnya memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memaksimalkan potensi sektor digital dan informal melalui digitalisasi sistem perpajakan dan integrasi data antar-kementerian.

Dalam hal belanja negara, Fraksi mendorong agar alokasi belanja diarahkan pada sektor produktif yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran pendidikan tinggi menjadi sorotan utama, khususnya antara perguruan tinggi kementerian/lembaga dan perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud-Ristek. “Pemerintah harus menyelaraskan sistem pendidikan tinggi agar tidak memperlebar kesenjangan sosial,” kata juru bicara Fraksi.

Fraksi Partai NasDem juga menyoroti target inflasi 1,5% hingga 3,5% yang dinilai terlalu rendah dan berpotensi melemahkan insentif produksi. Pemerintah diminta memperkuat koordinasi pusat-daerah dan menyempurnakan skema subsidi yang lebih tepat sasaran, termasuk mengganti pendekatan subsidi energi berbasis komoditas dengan skema berbasis NIK dan DTKS.

Mengenai nilai tukar Rupiah yang dipatok di kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD, Fraksi menekankan pentingnya bauran kebijakan fiskal dan moneter, termasuk penguatan cadangan devisa dan kerja sama multilateral. Selain itu, Fraksi menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekspor, hilirisasi industri, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penguatan UMKM sebagai motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks hubungan fiskal pusat-daerah, Fraksi Partai NasDem mendorong mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal, terutama di daerah 3T. Usulan earmarking Dana Alokasi Umum (DAU) dan insentif daerah berprestasi dianggap strategis untuk mendorong kinerja daerah.

Fraksi juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah untuk memperkuat pengelolaan aset negara, dengan catatan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi publik.

Di akhir pandangannya, Fraksi Partai NasDem menegaskan perlunya reformasi struktural dan fiskal yang menyentuh akar persoalan ketimpangan, serta mendorong efisiensi dan keberpihakan nyata terhadap kelompok menengah bawah. “Ke depan, politik anggaran harus menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan,” pungkasnya. (hal/aha)